Sistem Politik

1.           Sistem Politik Negara-Negara Maju

a.          Sistem Politik Uni Soviet (Masa Lalu) dan Negara-Negara Eropa Timur

Sistem pemerintahan di Eropa Timur, dikenal dengan sistem pemerintahan proletariat atau komunis. Dalam sistem ini usaha sebenarnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat banyak (kaum proletar) tetapi kerana kemudian rakyat banyak tersebut dihimpun dalam organisasi kepartaian (buruh, tani, pemuda, wanita),  maka akhirnya menjadi dominasi partai tunggal yang mutlak, yakni partai komunis. Paham komunis mengutamakan kepentingan kolektif dan menghapuskan hak individu. Partai komunis menjadi satu-satunya partai yang tidak memiliki saingan dan memonopoli keadaan, serta mendominasi pemerintah. Keinginan partai komunis adalah keinginan negara. Inilah yang dikenal dengan istilah diktator proletariat. Supreme Soviet merupakan lembaga tertinggi serta terdiri dari dua kamar, yakni Soviet of Union dan Soviet of the Nationalities. Di dalam Supreme Soviet dibentuk sebuah presidium yang bertugas untuk memilih presiden Rusia. Pada prinsipnya lembaga kepresidenan ini bersifat kolektif yang terdiri dari 1 orang ketua, 1orang wakil ketua pertama ditambah dengan wakil ketua lain yang diambil dari 15 orang para ketua Soviet Tertinggi dan 15 Uni Republik, 1 orang sketaris, dan 21 orang anggota. Perkembangan selanjutnya setelah runtuhnya  Uni Soviet masing-masing republiknya bersatu dalam CIS (Commonwealth of Independent State).

b.        Sistem Politik Inggris dan Negara-Negara Eropa Barat

Negara Inggris menjadi model pemerintahan parlementer yang menganut paham liberal. Sistem politik di Inggris adalah demokrasi dengan sistem parlementer yang menganut aliran liberalistic, yakni mendasarkan dan mengutamakan kebebasan individu yang seluas-luasnya. Sistem politik Inggris banyak dipraktikkan di negara-negara Eropa Barat. Di Negara Inggris ratu/raja menjadi lambang persatuan dan kesatuan yang senantiasa dibanggakan, adat dan tradisi yang dipertahankan, serta pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri, yang dikuasai oleh partai yang menang dalam pemilu. Namun  demikian, partai oposisi tetap sebagai pendamping. Di Parlemen terdapat Partai Konservatif dan Partai Buruh yang memperebutkan kekuasan. Parlemen Inggris terdiri dari dua kamar, yakni House of Commons dan House of Lords. Inggris terkenal sebagai negara induknya Parlemen dan system pemerintahan kerajaan.

c.       Sistem Politik  Amerika Serikat

Negara Amerika Serikat adalah negara federal (negara serikat) terdiri dari negara-negara bagian yang sama sekali terpisah dengan induknya, kecuali dalam hal keamanan bersama. Setiap negara bagian mempunyai undang-undang sendiri. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang melaksanakn trias politika secara konsekuen, yakni pemisahan kekuasaan dengan tegas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif terdiri dari 2 kamar (bikameral) yakni Senat yang beranggotakan wakil-wakil negara bagian, masing-masing 2 orang senator dan House of Representative beranggotakan wakil-wakil dari negara bagian yang jumlahnya tergantung dari jumlah penduduk masing-masing negara bagian. Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Congress (Senate dan House of Representative), sedangkan kekuasan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung (Supreme Court of Justice). Negara Amerika Serikat menjalankan sistem pemerintahan presidensial. Semua negara bagian harus berbentuk republik dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Di Negara ini hanya ada dua partai politik yang memperebutkan jabatan politis yakni Partai Demokrat dan Partai Republik. Rakyat Amerika Serikat sering melakukan pemilu dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota, dewan kota, anggota Senat, anggota House of Representative, dan pejabat-pejabat politik di negara bagian.

d.      Sistem Politik Jepang

Dalam sistem politik Jepang, perdana menteri mengepalai sebuah kabinet, dan sekaligus memimpin partai mayoritas di Majelis Rendah (Shugiin) dan secara kolektif bertanggung jawab kepada parlemen yang disebut Diet/Kokkai. Perdana menteri dan kabinetnya harus meletakkan jabatan bila tidak memperoleh kepercayaan lagi dari Majelis Rendah. Parlemen Jepang terdiri dari dua badan yakni Majelis Rendah (Shugiin) dan Majelis Tinggi (Sangiin). Majelis Tinggi terdiri dari wakil rakyat yang mewakili seluruh rakyat Jepang, yang sebelum Perang Dunia ke-2 badan ini hanya diisi oleh kaum bangsawan. Majelis ini berhak menangguhkan berlakunya suatu undang-undang. Majelis Rendah memegangkekuasan legislative yang sebenarnya angotanya dipilih setiap 4tahu  sekali, kecuali apabila dibubarkan lebih awal dari masa yang telah ditentukan. Mahkamah Agung memegang kekuasaan yudikatif serta membawahi badan-badan peradilan yang didirikan berdasarkan undang-undang.

e.       Sistem Politik Prancis

Prancis mengnal pemerintahan republik pertama sampai dengan republik kelima. Prancis merupakan Negara republic kesatuan. Walaupun dewan menteri dipimpin perdana menteri, tetapi presidenlah yang mengangkat perdana menteri dan presidenlah yang mengetuai sidang kabinet. Kedudukan presiden dikatakan kuat sejak pemerintahan republik kelima (1958). Kedudukan parlemen juga kuat, karena dapat menjatuhkan perdana menteri dengan mosi tidak percaya tetapi tidak dapat menjatuhkan presiden, bahkan sebaliknya presiden dapat membubarkan parlemen (Assemble Nationale). Presiden merupakan pelindung (protector)konstitusi dan pelerai (arbiter) dalam tiap persoalan yang timbul antara lembaga-lembaga pemerintahan. Dewan menteri (kabinet) bertanggung jawab kepada  Assemble Nationale. Badan legislatif (Parlemen) terdiri dari dua kamar yakni Senat dan Assemble Nationale.

2.           Sistem Politik di Negara-Negara Berkembang

a.      Sistem Politik Cina

Dalam kekuasan jabatan eksekutif jabatan kepala negara dihapuskan, maka orang pertama dalam kepemimpinan Partai Komunis Cina yang menggantikan jabatan ini adalah ketua partai itu sendiri, sedangkan sekretaris jenderal partai merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat perdana menteri. Kekuasaan legislatif di pegang oleh Kongres Rakyat Nasional yang didominasi oleh  Partai Komunis Cina. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat oleh Pengadilan Rakyat dibawah pimpinan Mahkamah Agung Cina. Pengadilan Rakyat bertanggung jawab kepada Kongres Rakyat di setiap tingkatan, namun karena perwakilan rakyat itu didominasi oleh Partai Komunis Cina, maka demokrasi masih sulit terwujud, meskipun usaha perubahan dilakukan terus-menerus dalam rangka reformasi yang dicanangkan dalam rangka menghadapi era globalisasi.

b.      Sistem Politik Iran

Presiden dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh Faqih (Dewan Keamanan). Penentuan seseorang utnuk menjadi Faqih atau Ayatullah adalah berdasarkan kemampuan yang bersangkutan mendalami Alquran. Perdana Menteri dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden. Perdana Menteri menjadi Ketua kebinet setelah mendapat persetujuan dari badan legislatif (Dewan Pertimbangan Nasional Iran). Kabinet bertanggung jawab kepadaDewan Pertimbangan Nasional Iran. Badan legislatif ini selain itu membuat undang-undang juga bertugas mengawasi badan eksekutif. Dalam membuat Undang-Undang harus disesuaikan dengan Alquran dan Alhadis. Agar undang-undang yang dibuat Dewan Pertimbangan Nasional Iran tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan konstitusi Iran, maka Dewan Pelindung Konstitusi yang disebut Dewan Perwalian (Syura ne Gahden) bertugas mengawasinya. Angota-Anggota Dewan Perwalian ini terdiri dari para pakar, yakni para anggota yang diambil dari ahli hukum Islam yang terkenal saleh dalam beribadah, menjalankan Syariah Islam, dan ditunjuk oleh Dewan Keimanan, serta para anggota yang diambil dari para ahli hukum dari berbagai cabang ilmu hukum yang terdiri dari hakim-hakim Islam. Mereka juga mendapat izin dari Mahkamah Agung Iran dan pengesahan dari Dewan Pertimbangan Nasional Iran.

c.       Sistem Politik Negara Israel

Negara Israel menganut demokrasi parlementer yang meliputi tiga kekuasaan yang saling mengawasi yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan yudikatifnya cukup independen, sedangkan kekuasaan legislatifnya cukup dominan karena merupakan tempat badan eksekutif bertangung jawab. Perdana menteri dengan dibantu oleh sejumlah menteri memimpin kekuasaan eksekutif. Para menteri dipillih oleh partai dan bertanggung jawab kepada anggota partainya. Perdana menteri tidak bisa mencampuri pilihan partai sehingga susunan kabinet dapat berubah setiap waktu. Presiden Israel disebut Nazi, dipilih oleh Parlemen (Knesset) untuk masa jabatan lima tahun tetapi boleh menduduki 2 kali masa jabatan. Presiden juga dapat ditunjuk anggota legislatif .

d.      Sistem Politik Arab Saudi

Kepala Negara (raja) memegang kekuasaan eksekutif sekaligus menjabat sebagai perdana menteri dan pimpinan agama tertinggi. Tidak ada partai politik yang bertindak sebagai oposisi dan sebagai kitab suci, tidak ada konstitusi kecuali Alquran, namun tidak sepenuhnya diikuti dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Departemen-departemen yang pejabatnya seluruhnya dari keluarga istana. Arab Saudi  membentuk badan legeslatif (Majelis Surya) guna menghadapi era globalisasi. Sistem peradilan di negara ini terdiri dari pengadilan-pengadilan biasa, Pengadilan Tinggi Agama Islam di Makkah dan Jedah serta sebuah Mahkamah Banding. Sistem hukum bersumber dari Alquran yang penjabaranya diambil dari hadits. Sistem kerja peradilan diawasi oleh Komisi Pengawas Pengadilan yang diangkat oleh raja. Sistem pemerintahan daerah dibagi atas beberapa wilayah provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan beberapa kota penting dipimpin oleh wali kota. Gubernur dan wali kota diangkat atas persetujuan raja.